JAKARTA, Pilarnesia.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data. Ada oknum pimpinan di daerah memasukkan masyarakat ke dalam kategori miskin, bukan karena benar-benar miskin, tapi karena telah berjasa dalam pilkada. Hal ini menurut Sri Mulyani membuat kesulitan mengelola data masyarakat miskin penerima bantuan di daerah-daerah.
“Ada masalah tata kelola di mana pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin. Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar, atau bahkan yang terburuknya mereka adalah yang menjadi tim suksesnya didaftarkan” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
BACAJUGA
Menurut Sri Mulyani, permainan data kemiskinan oleh oknum Pemda merupakan akibat realitas politik yang kita anut saat ini.
“Ini tantangan kompleks saat kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya,” jelas Sri Mulyani.
Untuk mengatasi hal ini, Sri Mulyani saat ini memulai perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kementerian Keuangan bersama Bappenas telah mendorong Badan Pusat Statistik untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi.
“Ini pengumpulan data yang menyeluruh oleh BPS yang diharapkan akan selesai pertengahan tahun ini. Bahkan untuk memulai pengumpulan data ini, butuh dua tahun bagi kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat powerful,” kata Sri Mulyani.
