BACAJUGA
SERANG, Pilarnesia.com — Dalam kehidupan modern saat ini, Pancasila banyak mengalami hambatan dan tantangan dalam upaya pengamalannya. Termasuk tantangan yang dirasakan saat ini adalah bagaimana mewujudkan demokrasi Pancasila. Maka syarat demokrasi Pancasila adalah terlaksananya terlebih dahulu demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab tanpa itu, demokrasi yang berkembang di Indonesia akan mencontoh demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
“ Namun, ada kecenderungan baru dalam ketatanegaraan di Indonesia, walaupun sistem pemerintahan Indonesia presidensil berdasarkan demokrasi Pancasila , namun dalam prakteknya lebih banyak ke arah Pemerintahan Parlementer atau Demokrasi Liberal “kata anggota MPR dari Fraksi Gerindra , H. Desmond J. Mahesa , sabtu (21/04/22) dikediamannya yang menjadi rumah aspirasi yang beralamat di Komplek Depag Ciwaru, Cipocok, Kota Serang, Banten.
Pertemuan dalam rangka sosialisasi empat pilar Pancasila ini dihadiri oleh kader partai, tokoh masyarakat dan warga masyarakat dari Kabupaten Serang yang kebetulan diundang hadir di rumah aspirasi H. Desmond J. Mahesa, SH.MH.
Dalam rangka sosialisasi ini, anggota DPR /MPR RI yang juga ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten tersebut menyampaikan bahwa meningkatnya oligarki merupakan salah satu fenomena paling menonjol di tengah perkembangan politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan oligarki sering disebut banyak lembaga dan pengamat politik Indonesia sebagai salah satu indikator utama kemunduran demokrasi Indonesia.
Menurutnya meningkatnya oligarki yang hampir tidak terbendung terlihat dalam sejumlah langkah politik pejabat publik puncak dan elite politik di lingkungan eksekutif dan legislatif. Mereka yang bisa disebut ”oligark” (oligarch) politik sering mengambil keputusan menyangkut kepentingan publik dan hajat orang banyak di dalam lingkaran mereka sendiri. Oligarki politik tidak melibatkan warga yang diwakili masyarakat madani, asosiasi dan serikat profesi, ormas dan LSM.
Kenyataan tersebut menurut wakil rakyat dari Dapil II Banten yang juga Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten ini terlihat dalam proses legislasi di DPR sejak perubahan UU No 30/2002 KPK menjadi UU No 19/2019 tentang KPK; perubahan UU No 4/2009 tentang Minerba menjadi UU No 3/2020 tentang Minerba; dan pengajuan RUU Omnisbus Law sejak Oktober 2019 menjadi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan sebagainya.
“Liberalisasi politik dengan bermacam pemilu membuat posisi oligark secara finansial dan politik terus menguat. Oligark super kaya dan kaya juga kian banyak yang menjadi politisi—membuat mereka sekaligus oligar politik. Oligark selalu berusaha agar proses legislasi dan penegakan hukum tidak merugikan mereka; sebaliknya mesti menguntungkan dan menjadikan posisi mereka dalam oligarki politik dan oligarki ekonomi-finansial tetap dan kian kuat “ imbuhnya.
Demokrasi Pancasila dengan kedaulatan rakyat sebagai sistem dan praksis politik Indonesia, tidak selaras dengan oligarki politik yang berkelindan dengan oligarki ekonomi-finansial; dan karena itu, mesti dibendung perkembangannya di Indonesia. “Karena kalau masih dikuasai oleh kaum oligark akan menghambat pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara “ demikian katanya.
Sebagai salah satu solusinya, menurut H. Desmond J, Mahesa perlu adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa negara melalui perubahan kebijakan dan aturan untuk mengendalikannya. Diantaranya perlu perubahan UU Pemilu, khususnya menyangkut ’ambang batas parlemen. Selain itu perlu peninjauan ulang mengenai pilkada dengan kembali melakukan pemilihan melalui lembaga perwakilan. Tidak kalah pentingnya adalah perlunya pengaturan dan penegakan hukum tegas tentang pendanaan partai dan calon sejak awal masa pencalonan dan kampanye pemilu.
Selain upaya tersebut diatas, beliau juga mengharapkan adanya gerakan diluar tatanan formal yang yang dilakukan oleh elemen elemen penting diluar struktur ketatanegaraa yang ada seperti masyarakat sipil misalnya. “Mereka perlu memobilisasi kesadaran dan kewaspadaan warga terhadap bahaya oligarki. Juga perlu membangun sikap asertif warga menolak setiap bentuk oligarki politik dan oligarki ekonomi-finansial yang sangat merugikan negara-bangsa”, demikian menutup uraiannya.
