JAKARTA, Pilarnesia.com — Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak lepas dari kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah komando Prabowo Subianto.
Khairul berpendapat, kinerja Prabowo banyak menyelesaikan persoalan-persoalan pertahanan keamanan yang selama ini tidak bisa diatasi pemerintahan sebelumnya.
Kementerian Pertahanan di periode kedua Jokowi pun dianggap lebih serius dari periode sebelumnya.
“Misalnya terkait modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kita bicara juga tentang bagaimana menyempurnakan sistem keamanan semesta dengan direalisasikannya komponen cadangan (komcad),” ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/10).
Pernyataan Khairul itu disampaikan menanggapi capaian positif dua tahun kinerja pemerintah berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipublikasikan Selasa, 19 Oktober 2021.
Dalam survei SMRC menyambut 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, kinerja bidang Hankam mendapat rapor hijau dibandingkan beberapa sektor lain.
Sebanyak 61,3% responden menyatakan, bidang keamanan baik/sangat baik, sementara sedang 24,2%, buruk/sangat buruk 11,8%, dan tidak tahu/tak menjawab 2,4%.
Hasil ini meningkat dibandingkan survei September 2019, sebelum Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Kala itu, hanya 60,4% responden yang menilai kinerja bidang hankam baik/sangat baik.
Survei SMRC tersebut digelar pada 15-21 September 2021 dengan melibatkan 1.220 responden. Tingkat kesalahan (margin of error) sekitar 3,19% dan kepercayaan (level of confidence) 95%.
Khairul menjelaskan, banyak hal yang dikerjakan pemerintah di bidang pertahanan yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh pemerintah.
“(Bidang) yang juga mulai diseriusi adalah soal bagaimana membangun basis-basis cadangan logistik strategis (CLS),” sambungnya.
Kemhan kini sedang membangun cadangan logistik strategis melalui Program Lumbung Pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan membudidayakan tanaman singkong dengan target lahan sebesar 30.000 ha pada 2020-2021.
Masalah-masalah tersebut, menurut Khairul, tidak masuk dalam program pemerintah di bidang hankam pada periode sebelumnya. Pemerintah , sebelumnya dinilai hanya fokus mengurusi alutsista sehingga lupa pada aspek penting lainnya dalam pertahanan negara, yaitu SDM dan logistik.
“Kita sebelumnya berkutat pada isu modernisasi alutsista sehingga lupa menyiapkan soal SDM (sumber daya manusia) dan soal logistik. Ini sekarang, dua tahun terakhir ini, kita lihat wacananya sudah beragam,” tandasnya.
