JAKARTA, Pilarnesia.com — Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengevaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini lantaran saat diterapkannya PPKM Darurat mulai 3 Juli 2021 lalu, tidak ada penerapan mitigasi bencana. Padahal, seharusnya PPKM Darurat, didahului mitigasi bencana yang disiapkan secara matang.
“Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan. Di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar. Termasuk cara mengatasi (antisipasi) yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan Covid-19 secara nasional,” ujar BHS
BACAJUGA
Bagi mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, dalam penanganan pandemi Covid-19, infrastruktur itu bisa berupa Rumah Sakit (RS) hingga peralatan lainnya, mulai dari tabung oksigen hingga obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19.
“Buktinya ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19 tanggal 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan perangkat negara kurang siap dalam analisa lonjakan kasus Covid-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu,” imbuh Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini.
Karena adanya sejumlah kegagalan dalam penerapan kebijakan PPKM Darurat itu, BHS mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat tim koordinator penanganan PPKM maupun Satgas Covid-19. BHS mengusulkan sejumlah nama agar masuk menjadi Koordinator pelaksana PPKM.
Pertama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Alasannya Prabowo merupakan Menteri Pertahanan yang memang harusnya diserahi tanggung jawab untuk mempertahankan negara. Apalagi serangan Covid-19 ini berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM).
“Negara ini diserang Covid-19. Yang paling rentan diserang SDM-nya. Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan ‘peperangan’ melawan Covid-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula,” jelas BHS.
Politisi Partai Gerindra ini menilai, persoalan utama (nomor satu) pertahanan adalah dengan cara mempertahankan SDM agar tetap dalam keadaan sehat.
“SDM itu nomor satu. Karena SDM aset terbesar dari pertahanan negara. Peralatan secanggih apapun, nggak bisa kalau tidak ada SDM-nya. Jadi aset manusia nomor satu,” tegas Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) Partai Gerindra Provinsi Jatim ini.
Kemudian lanjut BHS nama kedua yang diusulkan untuk masuk tim penanganan PPKM yakni Gubernur DKI Anies Baswedan. Hal itu karena BHS menilai Anies Baswedan berhasil menurunkan angka Covid-19 saat PPKM. BHS menyebut, pada 3 Juli 2021 lalu, saat awal PPKM Darurat, angka Covid-19 di DKI Jakarta berjumlah 9.700 kasus, Jatim 1.400 kasus, DI Jogjakarta 1.358 kasus, Bali 272 kasus. Pada saat berakhirnya PPKM Darurat, seharusnya angka Covid-19 menurun. Namun yang turun hanya di DKI Jakarta saja hingga 80 persen menjadi 2.662 kasus. Sedangkan di daerah lainnya, malah naik. Misalnya Jatim naik 3.157 kasus, Jogja naik menjadi 2.662 kasus, Jateng naik ke 4.021 kasus dan Bali naik 1.078 kasus.
“Dampak PPKM Darurat ada daerah yang naik 100 persen seperti Jatim. Jateng naik 50 persen, Jogja naik 100 persen. Bali malah naik 500 persen. Jadi saya katakan PPKM Darurat itu tidak efektif. Ini perlu dievaluasi, kecuali Jakarta,” urainya.
Selain itu, lanjut Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini saat PPKM Darurat diakhiri dan diganti PPKM Level 4, tingkatan penyebaran Covid-19 semakin rendah. Hal itu karena masyarakat tidak stres dan bisa lebih leluasa. Hasilnya, Jakarta turun 50 persen lagi hingga menjadi 1410 kasus. Sedangkan Jatim turun 50 persen dan Jateng turun sedikit.
“Saya menilai PPKM level 4 jauh lebih bagus daripada PPKM Darurat yang katanya mobilitas masyarakat lebih ketat. Itu yang perlu dianalisa. Jadi jangan sampai kita buang-buang uang negara. Sangat disayangkan kalau kita tidak ada evaluasi. Makanya perlu melibatkan Anies Baswedan,” ungkapnya.
Bagi BHS, selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tim koordinator PPKM ini tentu bisa melibatkan dua mantan Menteri Kesehatan. Yakni dr Terawan yang sudah menemukan vaksin Nusantara dan dr Siti Fadilah Supari yang pernah menggagalkan flu burung menjadi pandemi di Indonesia waktu itu.
“Mereka sengaja dilibatkan karena punya konsep yang bagus dalam penanganan. Nama-nama itu bisa menguatkan tim untuk penanganan Covid-19 di Indonesia,” pintahnya.
Tidak hanya itu, BHS juga menyoroti kebijakan tes PCR sebagai syarat naik transportasi publik. Hal itu berlaku meski warga telah divaksinasi. Kebijakan ini bisa dijadikan alasan ketidakpercayaan pemerintah terhadap vaksin yang diberikan ke masyarakat.
“Mestinya kebijakan itu salah satu saja, tes PCR atau divaksin. Apalagi, sejumlah negara besar seperti Australia, Jepang, Amerika, Itali, Korea Selatan dan Yunani termasuk Jerman sudah tidak mewajibkan warganya memakai masker karena sudah diberi vaksin yang ampuh,” tuturnya.
BHS juga menyoroti kebijakan masuk mal yang mensyaratkan menunjukkan bukti sudah divaksin. Padahal kata BHS, mal beda dengan pasar tradisional. Di mal, warga tidak perlu tawar-menawar harga barang karena daftar harga sudah terpasang. Selain itu, orang yang sakit tidak mungkin masuk mal, karena pasti akan kedinginan.
“Peraturan tes PCR sebagai syarat naik transportasi publik bakal menambah beban masyarakat saat pandemi Covid-19. Kami berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan efektif dan efesien,” paparnya.
Sementara itu, BHS menegaskan jangan sampai transportasi publik, baik darat, laut dan udara, akhirnya tidak diminati masyarakat karena ketatnya aturan dan akhirnya akan mati. Ketika dalam keadaan normal, akan kesulitan transportasi publik dan berdampak pada perekonomian nasional.
“Begitu juga para pelaku UMKM, yang jumlahnya ratusan ribu atau bahkan jutaan. Mereka punya konsumen 10 sampai 100 kali lipat per hari. Maka mereka harus diprioritaskan mendapat vaksin menggunakan vaksin yang terbaik. Karena pelaku UMKM selalu berhubungan dengan banyak konsumen. Kalau pelaku UMKM ada yang terpapar, maka penularannya bisa cepat meluas karena kerapnya interaksi itu,” tandasnya.
