JAKARTA, Pilarnesia.com — Di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit (RS) yang hampir penuh, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) masih menunggak biaya RS dan juga insentif tenaga kesehatan (nakes) sejak Maret 2020. Masih ada Rp 1,38 triliun tunggakan pemerintah untuk nakes di RS pemerintah pusat dan pemda sekitar Rp 8,11 triliun untuk nakes di RS daerah.
Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR secara virtual, Senin (5/7/2021).
BACAJUGA
“Insentif nakes, ada tunggakan sejak Maret 2020 sebesar 1,48 T, kita sudah selesaikan sekitar 1,3 T, dan diharapkan semua bisa selesai di bulan ini. Untuk 2021, relatif lebih lancar pembayarannya, dari pagu Rp 3,8 triliun sudah kita bayarkan Rp 2,6 triliun atau 69 persen, demikian juga dengan santunan kematian,” papar Budi.
Budi menjelaskan, anggaran yang ada di Kemenkes hanya untuk anggaran nakes yang ada di RS pemerintah pusat, RS TNI, RS Polri, RS BUMN dan RS swasta. Jadi, tunggakan sebesar Rp 1,48 triliun yang sudah dibayar sekitar 90% dan juga insentif 2021 yang sudah dibayar sekitar 70%, hanya berlaku untuk RS tersebut.
“Sedangkan yang paling banyak pegawainya di rumah sakit umum daerah (RSUD), itu langsung diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke pemda. Sehingga nanti saya akan sampaikan seperti tadi,” ujarnya.
Adapun insentif nakes yang dianggarkan di Kemenkes, menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, anggarannya hanya untuk 6 bulan sampai dengan bulan Juni 2021, sehingga untuk insentif bulan Juli-Desember 2021, pihaknya terus berdiskusi dengan Kemenkeu dan sebentar lagi untuk mendapatkan tambahan anggarannya, sehingga bisa dibayarkan terus sampai dengan akhir tahun.
Terkait tunggakan yang tersisa di 2020, Budi mengakui bahwa konsentrasinya ke PIDI, atau Program Internship Dokter Indomesia yang ada di puskesmas-puskesmas dan PPDS atau program pendidikan dokter spesialis yakni dokter-dokter residen yang ada di RS pemerintah, masoh ada sisa Rp 100 miliar lebih yang benar-benar sangat sulit. Karena dokumentasinya dan audit BPKP-nya dan akan diselesaikan bulan Juli 2021.
“Pembayaran kita tahun ini sudah relatif lebih lancar, ada 83 persen yang sebenarnya sudah slesai verifikasi sehingga tinggal menunggu pembayarannya saja. Dan mudah-mudahan di bulan Juli ini bisa selesai semua untuk anggaran yang kita miliki sampai bulan Juni, anggaran Juli-Desember kita akan selesaikan dengan Kemenkeu,” klaimnya.
Untuk anggaran nakes daerah yang disalurkan ke pemda, Budi melanjutkan, ada Rp 4 trilium untuk tahun 2020 dan baru terealisasi sekitar Rp 3,2 triliun atau 78,6%. Dan insentif nakes daerah di 2021 juga sudah dianggarkan di daerah sebesar Rp 8 triliun, realisasinya sampai sekarang baru Rp 692 miliar atau 7,8% dari realisasinya.
Untuk itu, Budi memohon bantuan Anggota Komisi IX DPR karena memiliki akses ke daerah, bisa dilihat daerah-daerah mana yang untuk tagihan atau tunggakan 2020 sisa dananya masih besar, total nakesnya berapa, berapa pagu yang sudah dibayar dan berapa sisanya.
“Bisa dilihat sisanya di kanan bawah Rp 893,26 miliar dan besar-besarnya di mana, yang paling besar adalah yang tunggakan 2020 adalah provinsi Jawa Barat Rp 121 miliar, Jawa Timur Rp 67 miliar, Sulawesi Selatan Rp 66 miliar, Sumatera Utara Rp 63 miliar dan lain sebagainya,” ungkap Budi.
“Data ini kami koordinasikan terus dengan Kemenkeu dan Kemendagri karena ini adalah hak-hak dari para nakes di masing-masing daerah dan kita minta bantuan dari anggota dewan yang terhormat,” pintanya.
