JAKARTA, Pilarnesia.com — Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti meminta agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) untuk menyerahkan data analisis terkait progres dan target dari setiap program yang ada.
Terutama, sambung dia, mengenai keberadaan desa sangat tertinggal, dan desa tertinggal yang ada di Indonesia.
“Saya ingin menanyakan apakah ada analisis terkait progres dari setiap penyaluran program yang disampaikan Bapak/Ibu, terutama bagi desa sangat tertinggal yang ada di Indonesia,” kata Novita dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) KDPDTT, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Rabu (24/3/2021).
“Apakah dari data itu ada perubahan yang sangat signifikan atau tidak dari program yang diberikan Kementerian Desa ini,” tambahnya.
Tidak hanya itu, dalam RDP yang dihadiri Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Novita mengapresiasi dan meminta supaya target program mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk lebih terbuka, agar dapat terlealisasi dengan baik di masyarakat.
“Saya mau tanya, bagaimana konsep sebenarnya hingga adanya target BUMDes 10 ribu pada 2024? pada intinya sih kita senang saja, apalagi kita bisa menyalurkan ke masyarakat yang ada di desa,”ucap politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Sehingga, lanjut dia, dirinya mendukung bila anggaran bagi Kementerian Desa untuk diberikan perhatian dukungan anggaran yang lebih besar, menyusul hampir 70 persen masyarakat Indonesia berada di pedesaaan.
“Saya secara pribadi mendukung anggaran kementerian desa yang besar, apalagi Indonesia ini 70 persen desa semua masyarakatnya di sana, dan kita ingin perekonomiannya meningkat,” papar legislator dari Dapil Cilacap-Purwokerto itu.
Dalam kesempatannya itu, Novita juga meminta agar Kementerian Desa untuk dapat bersinergi dengan mitra kerjanya, agar program yang ada dapat tersampaikan secara tepat dan langsung dirasakan masyarakat.
“Kita di sini ingin Komisi V DPR itu bisa merasakan sinergitas yang ada di Kementerian Desa, telerlebih banyaknya program yang telah disampaikan tadi, dan bagaimana sinergitas kita Komisi V dengan Kementerian Desa ini dapat dirasakan sampai ke Dapil,” pungkasnya.
