JAKARTA, Pilarnesia.com — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perlu dipikirkan kembali formulasi ulang dalam mengatasi lonjakan Covid-19. Salah satunya menjadwal ulang libur panjang.
Ketua Harian Gerindra ini, mengacu pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang blak-blakan menyatakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tidak efektif.
Presiden Jokowi menyampaikan itu dalam rapat terbatas terkait disiplin melawan Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1)
“Saya mengimbau kepada pemerintah harus mendeteksi dini, hal-hal yang bisa membuat lonjak Covid-19 tinggi,” terang Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangannya, Senin (1/2).
Yang paling dekat kata Dasco, akan ada libur panjang pada saat Imlek dan Hari Raya Idul Fitri. Atas dasar itu, pemerintah harus mewaspadai atau merencanakan ulang usulan libura panjang.
“Karena setiap libur panjang pasti terjadi lonjakan Covid-19,” demikian, tutupnya Sufmi Dasco.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tidak efektif.
Presiden Jokowi menyampaikan itu dalam rapat terbatas terkait disiplin melawan Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1)
“Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan PPKM, 11 Januari-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif, mobilitas juga masih tinggi,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, sejatinya bahwa PPKM bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Namun yang terjadi di lapangan, implementasinya tidak konsisten.
“Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini, kita tidak tegas dan tidak konsisten,” tegasnya.
Karenanya, Jokowi meminta semua pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi turun ke lapangan dan dan memberikan contoh disiplinan serta sosialisasi mengenai protokol kesehatan secara sederhana.
Jokowi juga meminta jajaran melibatkan pakar dan epidemiolog sebanyak mungkin. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.
