Minggu, 22 Mei 2022
  • Login
PILARNESIA.COM
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Kolom Opini
PILARNESIA.COM
  • Nasional
    • Kesehatan
    • Ekonomi
    • Hukum
  • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusabali
    • Papua
    • Sulawesi
    • Sumatera
  • Militer
  • Parlemen
  • Politik
  • Internasional
  • Olahraga
  • PEMILU 2024
  • TANGERANG RAYA
  • Opini
PILARNESIA.COM
  • Nasional
    • Kesehatan
    • Ekonomi
    • Hukum
  • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusabali
    • Papua
    • Sulawesi
    • Sumatera
  • Militer
  • Parlemen
  • Politik
  • Internasional
  • Olahraga
  • PEMILU 2024
  • TANGERANG RAYA
  • Opini
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
PILARNESIA.COM
PILARNESIA.com Nasional

Pemerintah Terbitkan SKB 3 Menteri Penggunaan Seragam dan Atribut Sekolah

Redaksi oleh Redaksi
04 Feb 2021 - 09:46
Pada Rubrik Nasional
Reading Time: 3 mins read
0 0
Pemerintah Terbitkan SKB 3 Menteri Penggunaan Seragam dan Atribut Sekolah
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke WhatsAppQR Code

JAKARTA, Pilarnesia.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama menerbitkan  Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Rabu (03/02/2021).

Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen Pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

BACAJUGA

Menhan Prabowo Silaturahmi dengan Habib Lutfi di Pekalongan

Pesan Habib Lutfi ke Prabowo: Pentingnya Pelibatan Rakyat dalam Upaya Peningkatan Pertahanan Negara

20 April 2022
Hore! Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Idulfitri 1443 H

Hore! Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Idulfitri 1443 H

6 April 2022

Gerindra Usulkan RUU Provinsi Kepulauan Papua Utara

4 April 2022

Survei LSI: Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat di Jatim, Gerindra Terbesar Ketiga

4 April 2022

Dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menguraikan tiga hal yang menjadi pertimbangan penerbitan SKB Tiga Menteri ini.

Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan,” jelas Nadiem.

Kedua, lanjut dia, sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter para peserta didik, harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat antarumat beragama.

Ia menuturkan, pertimbangan selanjutnya, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda), merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Lebih lanjut, Nadiem memaparkan enam ketentuan utama dari SKB Tiga Menteri tersebut. Pertama, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemda.

“Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversitas apapun,” ujar Mendikbud.

Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Hak untuk memakai atribut keagamaan itu adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolahnya,” imbuh eks bos Gojek ini.

Ketiga, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

“Implikasi ini, kalau ada peraturan-peraturan yang dilaksanakan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut,” tegasnya.

Kelima, Mendikbud mengingatkan, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar.

Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan, gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota.

Sedangkan, Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar Surat Keputusan Bersama Tiga Kementerian ini,” ujarnya.

Keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Lebih lanjut, disampaikannya Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dirancang untuk dapat menegakkan keputusan-keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Serta melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri,” ungkapnya.

Nadiem turut mengajak masyarakat untuk ikut memonitor pelaksanaan SKB ini, baik orang tua, murid, maupun guru

“Kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB Tiga Menteri ini di Kemendikbud dengan ULT (Unit Layanan Terpadu), dengan Pusat Panggilan 177,” jelas dia.

Selain itu, turut dibuka saluran aduan melalui berbagai macam portal dari website, email, dan Portal Lapor yang bisa dihubungi.

“Tentunya secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi,” tandas Mendikbud.

Turut hadir dalam konferensi pers virtual ini antara lain Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Sebagai informasi, aduan dan pelaporan terkait pelanggaran SKB, masyarakat dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT), Gedung C, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270.

Masyarakat juga dipersilakan menghubungi pusat panggilan: 177, Portal ULT: http://ult.kemdikbud.go.id/ atau email: [email protected], maupun Portal Lapor: http://kemdikbud.lapor.go.id.

Tags: AtributSeragamSKB Menteri
Berita Sebelumnya

KemenPANRB Percayakan Seleksi JPT Madya kepada Tim Assessment Center BKN

Berita Selanjutnya

Meringankan Beban Rakyat, Gerindra Sarankan Tinjau Ulang ‘Realokasi’ Anggaran Kementerian Pertanian

Related Posts

Menhan Prabowo Silaturahmi dengan Habib Lutfi di Pekalongan
Nasional

Pesan Habib Lutfi ke Prabowo: Pentingnya Pelibatan Rakyat dalam Upaya Peningkatan Pertahanan Negara

oleh Redaksi
20 Apr 2022 - 09:02
0

PEKALONGAN, Pilarnesia.com -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (19/4/2022)...

Baca Selengkapnya
Hore! Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Idulfitri 1443 H

Hore! Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Idulfitri 1443 H

06 Apr 2022 - 23:59
Gerindra Usulkan RUU Provinsi Kepulauan Papua Utara

Gerindra Usulkan RUU Provinsi Kepulauan Papua Utara

04 Apr 2022 - 14:43
Survei LSI: Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat di Jatim, Gerindra Terbesar Ketiga

Survei LSI: Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat di Jatim, Gerindra Terbesar Ketiga

04 Apr 2022 - 14:27
PAPHIRASI Optimis Sinergitas 3 Komunitas Dapat Meningkatkan Pariwisata Lampung

PAPHIRASI Optimis Sinergitas 3 Komunitas Dapat Meningkatkan Pariwisata Lampung

29 Mar 2022 - 11:59
Berita Selanjutnya
Meringankan Beban Rakyat, Gerindra Sarankan Tinjau Ulang ‘Realokasi’ Anggaran Kementerian Pertanian

Meringankan Beban Rakyat, Gerindra Sarankan Tinjau Ulang ‘Realokasi’ Anggaran Kementerian Pertanian

Lihat Komentar

POP PILAR

  • Presiden Jokowi Tunjuk Prabowo Garap Lumbung Pangan, Sufmi Dasco: Bentuk Pertahanan Negara di Bidang Pangan

    Presiden Jokowi Tunjuk Prabowo Garap Lumbung Pangan, Sufmi Dasco: Bentuk Pertahanan Negara di Bidang Pangan

    993 shares
    Share 993 Tweet 0
  • Perkuat Food Estate, Presiden Jokowi Tunjuk Menhan Prabowo Subianto Sebagai Penanggung Jawab

    238 shares
    Share 238 Tweet 0
  • Sufmi Dasco: Gerindra Usulkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Tangsel

    537 shares
    Share 537 Tweet 0
  • Papua Yang Terabaikan: Saya Pribadi Ucapkan Terima Kasih Untuk Prabowo Subianto

    331 shares
    Share 331 Tweet 0
  • Bantah Menjadi Pengusul, Sufmi Dasco: Gerindra Berencana Batalkan RUU HIP

    15 shares
    Share 15 Tweet 0
  • Menhan Prabowo Beri Nama ‘Maung’ Untuk Rantis 4×4 Teranyar Produk PT Pindad

    395 shares
    Share 395 Tweet 0
  • Gerindra Nilai Pembatalan Haji 2020 Sudah Benar, Ini Alasannya!

    117 shares
    Share 117 Tweet 0
PILARNESIA.COM

© 2020 PILARNESIA.COM

Navigate Site

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

Follow Us

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Nasional
    • Kesehatan
    • Ekonomi
    • Hukum
  • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusabali
    • Papua
    • Sulawesi
    • Sumatera
  • Militer
  • Parlemen
  • Politik
  • Internasional
  • Olahraga
  • PEMILU 2024
  • TANGERANG RAYA
  • Opini

© 2020 PILARNESIA.COM

Selamat Datang Kembali

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Lupa Kata Sandi?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In