JAKARTA, Pilarnesia.com — Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Rabu (17/2), memimpin acara Entry Meeting (Taklimat Awal) Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, oleh BPK RI di Kemhan, Jakarta. Dalam acara ini, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr. Hendra Susanto, S.T., M. Eng., M.H., CSFA., CfrA, menyerahkan surat tugas dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Menhan.
Dalam sambutannya, Menhan menekankan kepada Kasatker/Kasubsatker baik di lingkungan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, AL dan AU, untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI, sehingga Tim Pemeriksa dapat menilai bahwa institusi Kemhan/TNI telah sesuai kriteria penyusunan laporan keuangan. Menhan berharap, hasil kegiatan selama tahun 2020 yang dihadapkan dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran, dapat tersaji dalam laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2020 serta dapat mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BACAJUGA
Sesuai amanat Undang-Undang No 15 Tahun 2006 BPK RI bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan Kementerian/Lembaga termasuk diantaranya adalah Laporan Keuangan Kemhan/TNI. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat sejauhmana penyusunan laporan keuangan disusun dihadapkan pada empat kriteria yaitu, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Sistem Pengendalian Intern.
Setelah pelaksanaan entry meeting ini, Tim Pemeriksa BPK RI akan melanjutkan kegiatan pemeriksaan sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 di setiap UO. Selain itu, Tim Pemeriksa BPK RI sebagai pengemban fungsi audit dan jajaran UO Kemhan, Mabes TNI, AD, AL, dan AU, dapat bersinergi saling bahu-membahu dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. Karenanya, Menhan berpesan kepada para pejabat di lingkungan UO agar kooperatif dalam menyajikan data dukung maupun informasi yang dibutuhkan dan berkoordinasi serta melakukan rekonsiliasi yang ketat dari satker terkecil sampai dengan tingkat eselon, untuk meminimalisir terjadinya selisih data dan mencari solusi terbaik dalam pemecahannya.
Hadir dalam Taklimat Awal Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2020 UO Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan ini Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.P.P., Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono S.E., M.M., dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., Wamenhan M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto., M.D.S, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana S.I.P., M.M., Rektor Unhan Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. (Han), serta para pejabat Eselon I Kemhan.
Sementara itu Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr. Hendra Susanto, S.T., M. Eng., M.H., CSFA., CfrA dalam sambutannya menjelaskan, bahwa Taklimat awal atau entry meeting adalah salah satu bentuk komunikasi antara pemeriksa dan entitas agar tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pelaporan keuangan. Ketua Tim Pemeriksa BPK ini juga menekankan beberapa perhatian dalam laporan keuangan UO tahun 2020 karena Laporan Keuangan Kemhan/TNI sangat penting bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan, mengingat jumlah anggaran yang besar sehingga menjadi barometer terhadap keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan. Ditekankan pula, bahwa Opini WTP yang telah diterima Kemhan/TNI dalam 3 tahun terakhir adalah manifestasi dari kerja keras Kemhan dan UO yang termasuk di dalamnya.
