JAKARTA, Pilarnesia.com — Lembaga Komite Kebijakan Industri Pertahan (KKIP) saat ini dikomandoi oleh Letjen TNI (Purn) Johanes Suryo Prabowo yang baru saja dilantik oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Ketua Pelaksana KKIP. KKIP merupakan perwakilan pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari www.kkip.go.id. KKIP juga bertugas menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.
BACAJUGA
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ketua KKIP dibantu oleh Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian KKIP dan Menteri BUMN selaku Wakil Ketua Harian KKIP.
Sejarah industri Pertahanan Nasional dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, yang pada awalnya didasari oleh kebutuhan Pemerintah Kolonial Belanda akan sarana pemeliharaan dan perbaikan bagi peralatan perangnya yang digunakan di wilayah penjajahan Hindia Belanda.
Industri Pertahanan pada jaman penjajahan akhirnya juga diarahkan untuk menghasilkan produk-produk alat peralatan pertahanan dan peralatan pendukungnya, yang meliputi kendaraan tempur darat, kapal perang, pesawat, senjata, peluru dan amunisi.
Berikut industri pertahanan yang kini dimiliki oleh Indonesia.
1. PT Pindad
Sejarah PT. Pindad (Persero) sebagai industri pertahanan matra darat bermula dari sebuah bengkel senjata yang bernama Contructie Winkel (CW) yang didirikan oleh Gubernur Jenderal William Herman Daendels pada tahun 1808 di Surabaya. Dalam perjalanannya, CW bersama dengan bengkel munisi Proyektiel Fabriek (PF) dan bengkel pembuatan dan perbaikan munisi dan bahan peledak Pyrotechnische Werkplaats (PW) pada tahun 1850 digabung menjadi satu menjadi Artilerie Inrichlingen (AI), yang menjelang Perang Dunia I direlokasi di Bandung dengan alasan faktor keamanan dan strategi perang.
2. PAL Indonesia
PAL Indonesia (Persero) bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama Marine Establishment (ME) yang didirikan pada tahun 1939 di Surabaya. MEmempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan perawatan dan perbaikan kapal-kapal laut yang digunakan sebagai armada Angkatan Laut Hindia Belanda.
Sesuai perkembangan jaman dan situasi politik, ME berganti nama menjadi Kaigun SE 2124, dan kemudian pada pada tahun 1961 kembali berubah menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL).
3. PT Dirgantara
Sejarah PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai industri pertahanan matra udara dimulai pada tahun 1914 ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bagian Uji Terbang di Surabaya yang memiliki tugas untuk mempelajari kinerja pesawat terbang. Dalam perjelanannya, lembaga ini berganti-ganti nama dan fungsi, hingga pada tahun 1964 menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP) dan tahun 1966 menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio (LIPNUR).
4. PT Dahana
Sejarah PT. Dahana (Persero) sebagai pionir dalam industri bahan peledak diinisiasi pada tahun 1964 di Tasikmalaya. Berawal dari Proyek Menang yang merupakan proyek kerjasama antara Angkatan Udara RI (AURI) dan Hispano Suiza (Swiss), proyek ini dimaksudkan untuk membangun pabrik pembuatan roket yang pada awalnya ditujukan bagi kepentingan kampanye militer Trikora dan Dwikora. Dalam perkembangannya, Menang bergiat dalam pembuatan bahan peledak sebagai produk sampingannya. Pabrik yang kemudian diberi nama Dahana ini berkembang menjadi produsen bahan peledak, yang produk utamanya adalah dinamit yang ditujukan bagi kepentingan pertambangan.
Sementara itu keanggotaan KKIP terdiri atas 11 Menteri dan Kepala Lembaga, yakni Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ka Bappenas, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI dan Kepala Polri.
KKIP memiliki visi mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), yang didukung oleh Industri Pertahanan yang maju dan sumber daya manusia yang unggul, mengingat Industri Pertahanan Nasional merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
