JAKARTA, Pilarnesia.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menantang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk berdebat secara terbuka terkait populisme Islam.
Fadli menilai Yaqut tidak seharusnya mengurusi soal populisme Islam. Ia pun lantas mempertanyakan tugas Yaqut sebagai Menteri Agama.
BACAJUGA
“Ayo kita berdebat di ruang publik apa itu ‘populisme’, ‘populisme Islam’ dan apa urusannya Menag ngurusi ini. Apa tupoksinya?” kata Fadli lewat akun Twitter @fadlizon, Senin (28/12).
Ayo kita berdebat di ruang publik apa itu “populisme”, “populisme Islam” dan apa urusannya Menag ngurusi ini. Apa tupoksinya? https://t.co/l3yzUqZIjP
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 27, 2020
Melalui akun Youtube Fadli Zon Official, ia juga membahas salah kaprah aparat dan pemerintah dalam menyikapi gerakan Islam. Fadli mengaku tidak sepakat dengan cara pemerintah mengaitkan Islam dengan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
Ia juga tak sepakat dengan cara pemerintah yang ia sebut menstigma pihak-pihak yang berseberangan dengan label radikal. Fadli bilang, cara-cara semacam itu pernah dilakukan oleh Kolonial Belanda.
Fadli mengutip buku Indonesian Problem: Facts and Factors; What Happened Since the End of the Pacific War, yang diterbitkan pada 1947 di Batavia.
“Istilah-istilah terorisme dan ekstremisme itu banyak di sini. Saya bisa contohkan. Misalnya Bung Tomo, Soetomo ditulis di sini seorang teroris, pemimpin teroris yang sangat terkenal dan diangkat jadi letnan jenderal tentara republik. Dia orang sangat jahat dan seterusnya,” tutur Fadli dalam akun Youtube Fadli Zon Official, Minggu (28/12).
Itu sebab Fadli meminta pemerintah menghentikan kebiasaan menyematkan label pada pihak-pihak yang berseberangan, terutama dari kalangan umat Islam.
“Hanya akan memecah belah bangsa kita dan mempermudah intervensi pihak lain yang memanfaatkan situasi,” ujar dia.
Sebelumnya, Menag Yaqut menyampaikan akan menghentikan populisme Islam yang berkembang di Indonesia. Menurut Yaqut, populisme Islam berusaha menjadikan agama sebagai norma konflik.
“Agama dijadikan norma konflik. Dalam bahasa paling ekstrem, siapapun yang berbeda keyakinannya, maka dia dianggap lawan atau musuh, yang namanya musuh atau lawan ya harus diperangi. Itu norma yang kemarin sempat berkembang atau istilah kerennya populisme Islam,” ujar Yaqut dalam diskusi virtual, Minggu (27/12).
