JAKARTA, Pilarnesia.com — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong dan menyarankan kepada pemerintah untuk menjadikan sektor pangan dan pertanian sebagai sektor prioritas kembali. Pasalnya kebutuhan pangan harus dipenuhi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, mengingat ada 273 juta rakyat Indonesia yang harus dipenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menilai, terkadang sektor pangan kurang mendapatkan perhatian, sehingga ketersedian pangan itu akan menjadi masalah.
“Saya yang termasuk mendorong dan menyarankan kepada pemerintah (untuk) menjadikan sektor pertanian ini menjadi prioritas kembali. Karena pangan itu tidak bisa ditawar-tawar, ada 273 juta rakyat Indonesia, artinya ada 273 juta mulut yang harus diberi makan tiga kali sehari,” kata Fadli saat menyampaikan sambutan pada kegiatan BKSAP Day bertema ‘Diplomasi Parlemen sebagai Bagian Diplomasi Total Indonesia’ di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Senin lalu.
Kegiatan BKSAP Day tersebut dihadiri Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Plh. Rektor IPB Agus Purwito, Wakil Rektor I IPB Drajat Martianto, dan sejumlah perwakilan mahasiswa IPB. Untuk rencana ke depan, Fadli mengatakan BSKAP berencana menjalin kerja sama dengan IPB guna memperoleh informasi terkait sektor pertanian dan kehutanan.
Pasalnya, Fadli menilai, IPB menjadi universitas terbaik di Indonesia tahun 2020 dan mempunyai ranking yang cukup baik di level Internasional. Kerja sama tersebut diharapkan juga akan bermanfaat untuk BKSAP DPR RI, karena BKSAP DPR RI mempunyai Panitia Kerja (Panja) tentang Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga kerja sama dengan IPB ini dirasa sangat penting di masa pandemi Covid-19 ini.
“Karena di BKSAP kan juga ada panja tentang Sustainable Development Goals (SDGs), jadi kerja sama dengan IPB ke depan juga saya kira sangat penting, apalagi di masa pandemi. Kan IPB ini universitas terbaik di pertanian dan kehutanan, dan juga mempunyai ranking yang tinggi juga di tingkat internasional. Jadi kita berharap melalui kerja sama dengan IPB dan komunikasi menjelaskan apa fungsi dari BKSAP ini akan memberikan satu wawasan ke depan yang baik bagi kedua belah pihak,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain itu, Fadli juga mendorong adanya national food policy atau kebijakan pangan nasional yang terintegrasi. Karena Fadli menilai, selama ini kementerian yang terkait dengan pangan dan pertanian tidak terintegrasi dengan baik, sehingga Indonesia tertinggal dengan negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.
“Nah jadi kita butuh satu national food policy atau kebijakan pangan nasional pangan yang terintegrasi antara on farm dan off farm dengan produksi pascaproduksi. Selama ini kurang terintegrasi, (karena) Kementerian Pertanian berfokus kepada produksi, Kementerian Perdagangan pada sektor perdagangan, pupuknya ada di Kementerian Perindustrian, kemudian irigasinya di (Kementerian) PUPR dan berbagai tempat lain,” analisanya.
“Ini tidak menjadi satu national food policy atau kebijakan pangan nasional. Ini yang membuat, yang menurut saya kita relatif kurang berhasil dari sisi itu dibanding negara-negara tetangga kita, seperti Thailand atau Vietnam. Artinya tidak terintegrasi dan kepentingannya berbeda-beda, Kementerian Pertanian memproduksi, Kementerian Perdagangan impor beras, impor garam, impor gula dan macam-macam, jadi harus diperbaiki,” harap Anggota Komisi I DPR RI itu.
Fadli juga berharap kepada generasi penerus, khususnya generasi milenial untuk mau bertani. Karena menurut Fadli, bekerja di sektor pertanian pasti menguntungkan dan ada insentif dari pemerintah. “Kita berharap, terutama kalangan muda untuk mau bertani. Ada insentif menjadi petani dan bekerja di sektor pertanian itu pasti menguntungkan, jangan seperti selama ini, jadi petani itu artinya siap miskin,” tutup Fadli.
