JAKARTA, Pilarnesia.com — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meraih penghargaan sebagai badan publik paling informatif kategori partai politik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Posisi kedua ditempati Partai Demokrat sebagai parpol paling informatif, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di posisi ketiga.
Secara terpisah, Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi selaku penanggung jawab dalam kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, melalui keterangan persnya mengatakan, penghargaan ini merupakan refleksi dari kondisi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
“Komisi Informasi Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui tahap pengisian self assessment kuesioner dan pendalaman melalui presentasi, kemudian diperoleh hasilnya,” terang Cecep.
Cecep juga mengungkap sebanyak 348 badan publik yang dievaluasi dan yang berpartisipasi sebanyak 291 badan publik. Dari hasil monitoring dan evaluasi ini, ia menyatakan terdapat peningkatan bagi badan publik yang memperoleh kategori Kualifikasi Informatif.
“Tahun 2019, badan publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif dengan prosentase 9,8% dan pada tahun ini 17,24 persen,” ungkapnya.
Sebagai informasi, berikut adalah daftar badan-badan publik yang memperoleh Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 dengan “Kualifikasi Informatif” sebagai berikut:
Kementerian
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Ketenagakerjaan
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Kementerian Perhubungan
10. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
11. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan
13. Kementerian Dalam Negeri
14. Kementerian Luar Negeri
15. Kementerian Sekretariat Negara
16. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Provinsi
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Pemerintah Provinsi Aceh
6. Pemerintah Provinsi Banten
7. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
9. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
10. Pemerintah Provinsi Bali
Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
5. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
7. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
8. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
11. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
12. Badan Informasi Geospasial (BIG)
Lembaga Non Struktural
1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Ombudsman Republik Indonesia
4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
5. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
6. Komisi Aparatur Sipil Negara
Badan Usaha Milik Negara
1. PT Taspen (Persero)
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
3. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
4. PT Angkasa Pura I (Persero)
Perguruan Tinggi Negeri
1. Universitas Gadjah Mada
2. Universitas Brawijaya
3. Universitas Padjadjaran
4. Universitas Negeri Malang
5. Institut Pertanian Bogor
6. Universitas Lampung
7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
8. Universitas Udayana
9. Universitas Indonesia
Partai Politik
1. Partai Gerindra
2. Partai Demokrat
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
BACAJUGA
