JAKARTA, Pilarnesia.com — Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menjelaskan perihal sikap fraksi Gerindra yang menyetujui RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU. Menurut dia, sejak awal pembahasannya tak dipungkiri menuai kontroversi.
“Namun, dalam situasi dan kondisi yang ada, kita harus realistis dan mengambil kebijakan yang tepat, meskipun bisa saja tidak populis. Fraksi Partai Gerindra berpandangan, bahwa apa yang menjadi keputusan Panja merupakan hasil politik hukum terbaik yang diberikan secara musyawarah mufakat,” ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
BACAJUGA
Ada beberapa catatan Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Gerindra tersebut. Yang pertama adalah memberikan kepastian dan penekanan RUU Ciptaker akan memberi kemudahan berusaha yang diharapkan memberbaiki iklim berusaha dengan sistem perizinan yang akuntabel.
Kedua, problem tumpang tindih regulasi dan birokratisasi diharapkan dapat diselesaikan dengan RUU Ciptaker sehingga ego sektoral yang selama ini menjadi masalah berhasil disatukan.
“Ketiga, pembahasan Ciptaker juga memperhatikan masyarakat kecil, seperti kita prioritaskan UMKM, hilangnya ancaman pidana bagi masyarakat yang tinggal turun temurun dalam kawasan hutan, kita lakukan penataan kawasan, kebijakan satu peta (one map policy),” ucap legislator Senayan asal Sukabumi.
Keempat, pemerintah dari segi perumahan, diharapkan dapat mempercepat pembanguan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mempercepat reform agraria serta redistribusi tanah yang dilakukan oleh bank tanah, bukan mengambil tanah masyarakat. Reform dilakukan dan redistribusi tanah kepada rakyat.
“Kelima,kesepakatan dengan buruh merupakan garis perjuangan Partai Gerindra, terkait klaster ketenagakerjaan sudah kami suarakan dan kami perjuangkan dengan beberapa hal dikembalikan ke UU existing,” jelas Hergun.
Hergun pun menjabarkan lebih dalam soal poin kelima ini. Bahwa dari tujuh isu krusial, seperti PHK massal,sudah dikembalikan ke UU existing.
Pada poin itu jelas dijelaskan bagaimana syarat-syarat PHK yang kembali ke UU existing. Di sini fraksi Gerindra menegaskan lagi bahwa tidak ada yang berubah sama sekali.
“RUU Cipta Kerja menegaskan tidak menghilangkan hak cuti haids, cuti hamil yang sudah diundang-undangkan oleh UU Ketenagakerjaan. Satu-satunya, yang berpengaruh kepada teman-teman buruh adalah menyangkut jumlah pesangon. Meskipun beberapa mengalami perubahan ataupun reformulasi dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Negara hadir ikut serta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan,” bebernya.
Diharapkan, melalui dukungan jaminan kehilangan pekerjaan total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.
Poin keenam, UU Pendidikan kembali ke eksisting. Poin ketujuh, UU Pers kembali ke eksisting.
Poin kedelapan, keberpihakan kepada nelayan terkait penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan nelayan berikan kemudahan melalui satu pintu di KKP.
Poin kesembilan, terdapatnya kemudahan dan penyederhanaan proses dalam sertifikat halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam sertifikasi jaminan produk halal, dimana Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya Sertifikasi halal dipermudah dan diperluas dengan lembaga pemeriksa halal yang bisa dilakukan baik oleh ormas Islam maupun perguruan tinggi. Namun tetap fatwanya dari MUI.
Poin kesepuluh, terkait peran fungi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu terkait beberapa hal yang terkait otonomi daerah tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Dan poin kesebelas, Sistem sanksi yang menekankan kepada keadilan restoratif, dengan basis administrasi tetapi tingkat terakhir tetap sanksi pidana apabila terkait lingkungan hidup maupun kecelakaan kerja
“RUU Cipta Kerja setelah disahkan, harus menjadi solusi atas berbagai masalah kegiatan usaha di Indonesia. Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan tenaga kerja atau buruh terlindungi hak-haknya secara konstitusional. Pembangunan ekonomi, tumbuh merata secara nasional sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” ujar Hergun.
Hergun menjelaskan lagi bahwa RUU Cipta Kerja merupakan tonggak sejarah evaluasi dan penataan sistem perizinan berusaha di Indonesia secara terpadu. Diharapkan dengan adanya UU ini menjadi tonggak awal penataan atau reformasi undang-undang di bidang lainnya.
“Berdasarkan catatan-catatan di atas, Fraksi Partai Gerindra DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan formulasi, sinkronisasi dan harmonisasi RUU Cipta Kerja dalam NSPK dan aturan turunannya, Sehingga RUU ini layak dibawa ke proses berikutnya,” tukasnya.
Berikut catatan Fraksi Partai Gerindra DPR RI terkait UU Ciptaker:
- Memberikan kepastian dan penekanan RUU Ciptaker akan memberi kemudahan berusaha yang diharapkan memperbaiki iklim berusaha dengan sistem perizinan yang akuntabel.
- Problem tumpang tindih regulasi dan birokratisasi diharapkan dapat diselesaikan dengan RUU Ciptaker sehingga ego sektoral yang selama ini menjadi masalah berhasil disatukan.
- Pembahasan Ciptaker memperhatikan masyarakat kecil, seperti memprioritaskan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menghilangkan ancaman pidana bagi masyarakat yang tinggal turun temurun dalam kawasan hutan, sehingga dilakukan penataan kawasan dan kebijakan satu peta.
- Pemerintah RI dari segi perumahan, diharapkan dapat mempercepat pembanguan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mempercepat reform agraria serta redistribusi tanah yang dilakukan oleh bank tanah, bukan mengambil tanah masyarakat.
- Kesepakatan dengan buruh merupakan garis perjuangan Partai Gerindra terkait klaster ketenagakerjaan dengan beberapa hal dikembalikan ke peraturan UU existing, seperti PHK massal.
- UU Pendidikan kembali ke peraturan UU existing.
- UU Pers kembali ke peraturan UU existing.
- Keberpihakan kepada nelayan terkait penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan nelayan diberikan kemudahan melalui satu pintu di KKP RI.
- Mempermudah dan menyederhanakan proses sertifikat jaminan produk halal bagi pelaku UMKM.
- Peran fungi Pemerintah Daerah dan Pusat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkait otonomi daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- Sistem sanksi yang menekankan pada keadilan restoratif dengan basis administrasi, tetapi tingkat terakhir tetap sanksi pidana apabila terkait lingkungan hidup maupun kecelakaan kerja.
