JAKARTA, Pilarnesia.com — Pemerintah diminta segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. Termasuk rentetan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya Papua.
Para pelaku harus diproses hukum. Baik melalui peradilan militer atau peradilan umum. Setiap perkembangannya pun mesti diumumkan ke publik, demi menunjukkan keseriusan pemerintah pusat.
BACAJUGA
Desakan ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas. Dalam laporan tersebut, TGPF menemukan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kematian Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 lalu.
Selain itu, TPGF juga menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebagai dalangnya atas kematian Serka Sahlan, seorang warga sipil Badawi pada tanggal 17 September, dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September.
“Kasus ini menjadi isu internasional dan politisasi isu HAM karena terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani oleh anggota TNI yang bertugas saat itu. Makanya, ini harus ditutaskan segera. Karena pihak internasional ingin melihat keseriusan pemerintah menuntaskan kasus tersebut,” ujarnya.
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra itu berharap, pemerintah pusat tidak sekadar membangun opini publik usai di umumkan hasil TGPF. Namun harus memastikan, bahwa penyelesaian kasus penembakan Pendeta Yeremia harus tuntas.
Yan Mandenas juga meminta pemerintah tidak sekadar mementingkan aspek sosial politik ketimbang komitmen terhadap penyelesaian kasus Pendeta Yeremia melalui proses hukum yang berlaku.
Temuan TGPF, dikatakannya, wajib diteruskan ke pihak terkait. Dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku, dalam rangka memberi efek jera kepada onkum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut.
“Pelaku jelas telah mencoreng eksistensi Pemerintah RI di dunia internasional dari aspek pelanggaran HAM,” tegasnya.
Anggota DPR RI Dapil Papua itu mengakui, rentetan peristiwa penebakan yang terjadi selama ini di Papua sangat mengganggu stabilitas politik dan keamanan secara nasional. Karena itu, Mandenas meminta pemerintah pusat konsisten terhadap penyelesaian masalah Papua.
Dengan demikian, masyarakat internasional dapat melihat keseriusan pemerintah dalam penyelesaian masalah yang melibatkan oknum anggota TNI maupun institusi TNI dalam hal ini.
Ke depan, ujar Mandenas lagi, sebagai anggota Komisi I DPR, pihaknya akan melakukan evalusi bersama Panglima TNI, agar segera menindak tegas oknum anggotanya yang terlibat di luar prosedur tugas dan kewajibanya. Atau melakukan tindakan melawan hukum, baik lewat peradilan militer maupun peradilan umum yang berlaku.
