JAKARTA, Pilarnesia.com — Wakil Presiden ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) berjanji akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalur perdamaian.
Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) II Lingstra Gathering Kementerian Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
BACAJUGA
JK menuturkan, penyelesaian masalah ini melalui jalur diplomasi sangat memungkinkan untuk ditempuh. Mengingat, pengalaman Indonesia yang telah menyelesaikan beberapa konflik besar yang terjadi di Indonesia melalui jalur diplomasi perdamaian.
Ia mencontohkan Konflik Aceh yang berlangsung puluhan tahun dan memakan ribuan korban dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian.
“Selama Indonesia merdeka, kita telah mengalami 15 kali konflik yang besar yang korbannya di atas 1000 jiwa,” kata JK.
Pria yang pernah menjabat wakil pemerintahan untuk dua era presiden ini menambahkan, dari 15 konflik tersebut 13 konfilk bisa diselesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian.
“Namun yang perlu saya garis bawahi, Aceh saja yang keras begitu bisa kita ajak berunding untuk damai,” ujarnya.
Lebih lanjut, JK menjelaskan untuk menyelesaikan konflik Papua, pendekatannya agak sedikit berbeda dengan Aceh. Pasalnya, ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Sementara, pada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya ada satu garis komando. Begitu berdiplomasi pada level atas, lanjutnya, maka di bawahnya pasti akan patuh.
Selain itu, kelompok bersenjata di Papua ada banyak faksi dan garis komandonya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung pada satu garis komando.
Namun demikian, JK menolak untuk membeberkan secara terbuka mengenai pendekatan yang layak digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalan damai.
“Pada dasarnya semua konflik itu bisa diselesaikan dengan jalur damai. Nah, untuk konflik Papua berbeda pendekatannya dengan di Aceh. Namun demikian, bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan. Itu ada caranya namun saya tidak akan beberkan secara terbuka,” jelasnya.
JK menekankan dalam upaya mendamaikan pihak yang bertikai prinsip yang harus dipegang adalah win-win solutions dan dignity for all. Dalam hal ini, menurutnya, tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya.
Seperti saat upaya perdamaian di Aceh, kata JK, pihak GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya ke pihak pemerintah. “Mereka potong sendiri menjadi dua bagian. Itu upaya menjaga martabat pihak GAM,” ucapnya.
