Selasa, 9 Agustus 2022
  • Login
PILARNESIA.COM
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Kolom Opini
PILARNESIA.COM
  • Nasional
    • Kesehatan
    • Ekonomi
    • Hukum
  • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusabali
    • Papua
    • Sulawesi
    • Sumatera
  • Militer
  • Parlemen
  • Politik
  • Internasional
  • Olahraga
  • PEMILU 2024
  • TANGERANG RAYA
  • Opini
PILARNESIA.COM
  • Nasional
    • Kesehatan
    • Ekonomi
    • Hukum
  • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusabali
    • Papua
    • Sulawesi
    • Sumatera
  • Militer
  • Parlemen
  • Politik
  • Internasional
  • Olahraga
  • PEMILU 2024
  • TANGERANG RAYA
  • Opini
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
PILARNESIA.COM
PILARNESIA.com Nasional

Presiden Jokowi Minta BPK Audit Dana Penanganan Dampak Corona

Redaksi oleh Redaksi
08 Sep 2020 - 13:02
Pada Rubrik Nasional
Reading Time: 2 mins read
0 0
Presiden Jokowi Minta BPK Audit Dana Penanganan Dampak Corona
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke WhatsAppQR Code

JAKARTA, Pilarnesia.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengizinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit secara menyeluruh pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan anggaran penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

Kepala negara mengatakan izin ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah kepada publik dalam bidang pengelolaan keuangan. Begitu juga dengan para kementerian/lembaga, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga masuk dalam pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan covid-19 dan PEN.

BACAJUGA

Sufmi Dasco: DPR Bakal Lakukan Kajian Legalisasi Ganja untuk Keperluan Medis

Sufmi Dasco: DPR Bakal Lakukan Kajian Legalisasi Ganja untuk Keperluan Medis

27 Juni 2022
Gerindra dan PKB Satu Visi dalam Membangun dan Memajukan Bangsa

Gerindra dan PKB Satu Visi dalam Membangun dan Memajukan Bangsa

17 Juni 2022

Prabowo di PTDI: Jaga Investasi Rakyat!

15 Juni 2022

Muzani: Prabowo Bukan King Maker, Tapi Calon Presiden 2024

4 Juni 2022

“Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis,” ujar Jokowi saat acara Kick Off Meeting Pemeriksaan BPK di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9).

Orang nomor wahid di Indonesia itu mengatakan pandemi covid-19 mau tidak mau telah memaksa pemerintah untuk melakukan penanganan pandemi dengan cepat. Hal ini dilakukan tidak hanya melalui tindakan diplomatis seperti mengeksekusi Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah penyebaran virus pertama kali, namun juga hal-hal lain.

Misalnya, mempersiapkan Rumah Sakit (RS) Rujukan, ruang isolasi, alat kesehatan, hingga obat-obatan. Begitu juga dari sisi ekonomi, pemerintah mau tidak mau harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dan PEN.

Mulai dari bantuan sosial (bansos) tunai dan bantuan modal untuk UMKM. Tak ketinggalan memberikan kebijakan restrukturisasi kredit agar ekonomi tidak terpuruk.

“Pandemi covid-19 telah memaksa pemerintah dari pusat sampai daerah termasuk TNI, Polri, dan BUMN untuk melakukan langkah-langkah extra ordinary dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian,” katanya.

Lebih lanjut, mantan gubernur DKI Jakarta itu berharap audit dari BPK bisa membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah tetap akuntabel dan transparan. Ia juga berharap dampak dari penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap setiap pemeriksa mempunyai frekuensi yang sama untuk keutamaan kepentingan masyarakat kepentingan bangsa dan kepentingan negara,” tuturnya.

Sementara Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan lembaganya sudah melakukan pendataan dan pengumpulan informasi awal mengenai pengelolaan anggaran pemerintah terkait penanganan dampak pandemi covid-19 dan PEN. Hal itu sudah dilakukan kurang lebih dalam tiga bulan terakhir.

“Kami sudah melakukan penilaian risiko dan kajian untuk program pengembangan. Pemeriksaan kali ini risk based comprehensive, skalanya besar, pemeriksaan ini tidak hanya menjamin prinsip tata kelola tapi juga bisa selesaikan masalah pandemi covid,” jelas Agung.

Dari sisi skala, Agung bilang pemeriksaan ini jauh lebih luas dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang bersifat tahunan. Sebab, akan dilakukan ke banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, OJK, LPS, hingga BUMN.

“Ini adalah yang pertama kali dilakukan pemeriksaan, selain pemeriksaan pemerintah pusat yang sekali setahun dalam skala yang besar. Ini ditangani semua auditorat keuangan negara dari auditorat I sampai VII, ini yang berbeda,” terangnya.

Hanya saja, pemeriksaan ini cuma fokus ke penggunaan anggaran penanganan pandemi covid-19 dan PEN di tahun ini saja. Pemeriksaan akan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran, khususnya di jaring pengamanan sosial dan PEN.

“Tepatnya untuk tahun ini, untuk tahun selanjutnya akan kami lihat penilaian risiko lebih dulu. Tapi detailnya itu strategi dari pemeriksaan, tidak bisa kami jelaskan,” pungkasnya

 

Tags: Jokowi
Berita Sebelumnya

Habis Cerita Paha Mulus, Gekira: Terbit Gelombang Simpati Tulus

Berita Selanjutnya

28 Daerah yang Berpotensi Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2020

Related Posts

Sufmi Dasco: DPR Bakal Lakukan Kajian Legalisasi Ganja untuk Keperluan Medis
Nasional

Sufmi Dasco: DPR Bakal Lakukan Kajian Legalisasi Ganja untuk Keperluan Medis

oleh Redaksi
27 Jun 2022 - 17:52
0

JAKARTA, Pilarnesia.com --  Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, merespons viralnya video Santi Warastuti, seorang ibu yang menuntut agar dilakukan...

Baca Selengkapnya
Gerindra dan PKB Satu Visi dalam Membangun dan Memajukan Bangsa

Gerindra dan PKB Satu Visi dalam Membangun dan Memajukan Bangsa

17 Jun 2022 - 11:07
Prabowo di PTDI: Jaga Investasi Rakyat!

Prabowo di PTDI: Jaga Investasi Rakyat!

15 Jun 2022 - 18:11
Sekjen Gerindra: Prabowo Pentingkan Penguatan Pertahanan RI Dibanding Survei

Muzani: Prabowo Bukan King Maker, Tapi Calon Presiden 2024

04 Jun 2022 - 11:31
Gerindra Siapkan Deklarasi Akbar Prabowo Presiden 2024

Gerindra Siapkan Deklarasi Akbar Prabowo Presiden 2024

04 Jun 2022 - 11:28
Berita Selanjutnya
28 Daerah yang Berpotensi Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2020

28 Daerah yang Berpotensi Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2020

Lihat Komentar

POP PILAR

  • Presiden Jokowi Tunjuk Prabowo Garap Lumbung Pangan, Sufmi Dasco: Bentuk Pertahanan Negara di Bidang Pangan

    Presiden Jokowi Tunjuk Prabowo Garap Lumbung Pangan, Sufmi Dasco: Bentuk Pertahanan Negara di Bidang Pangan

    993 shares
    Share 993 Tweet 0
  • Perkuat Food Estate, Presiden Jokowi Tunjuk Menhan Prabowo Subianto Sebagai Penanggung Jawab

    238 shares
    Share 238 Tweet 0
  • Sufmi Dasco: Gerindra Usulkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Tangsel

    537 shares
    Share 537 Tweet 0
  • Papua Yang Terabaikan: Saya Pribadi Ucapkan Terima Kasih Untuk Prabowo Subianto

    331 shares
    Share 331 Tweet 0
  • Bantah Menjadi Pengusul, Sufmi Dasco: Gerindra Berencana Batalkan RUU HIP

    15 shares
    Share 15 Tweet 0
  • Menhan Prabowo Beri Nama ‘Maung’ Untuk Rantis 4×4 Teranyar Produk PT Pindad

    395 shares
    Share 395 Tweet 0
  • Gerindra Nilai Pembatalan Haji 2020 Sudah Benar, Ini Alasannya!

    117 shares
    Share 117 Tweet 0
PILARNESIA.COM

© 2020 PILARNESIA.COM

Navigate Site

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

Follow Us

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Nasional
    • Kesehatan
    • Ekonomi
    • Hukum
  • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusabali
    • Papua
    • Sulawesi
    • Sumatera
  • Militer
  • Parlemen
  • Politik
  • Internasional
  • Olahraga
  • PEMILU 2024
  • TANGERANG RAYA
  • Opini

© 2020 PILARNESIA.COM

Selamat Datang Kembali

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Lupa Kata Sandi?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In