JAKARTA, Pilarnesia.com — Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah mendorong Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) guna tercapai digitalisasi menyeluruh di Indonesia. Menurutnya, digitalisasi merupakan keniscayaan, karena masih banyak masyarakat yang belum tersentuh akses internet, bahkan layanan telekomunikasi.
BACAJUGA
“Kita mendukung penuh bahwa Pemerintah ingin memfokuskan pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah 3T. Tetapi faktanya di daerah Banten Selatan yang berjarak dua jam dari Jakarta saja, banyak masyarakat yang belum mempunyai akses kepada sinyal dengan baik,” kata Rizki saat RDP Komisi I DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu
Politisi Partai Demokrat itu memastikan, pihaknya akan memberi dukungan politik kepada Kominfo. Namun, ia juga ingin melihat bahwa setiap kebijakan Kominfo terasa oleh publik atau masyarakat. “Terutama yang ada di pelosok-pelosok desa. Kita tahu bahwa ada program peningkatan anggaran terkait pelaksanaan program ini. Tentu kita dukung dan kita menunggu Kominfo melaksanakan programnya dengan baik, agar aspirasi dari masyarakat di desa untuk akses kepada sinyal bisa terpenuhi,” tutur Rizki.
Sisi lain, koneksi internet juga telah menjadi kebutuhan dasar terutama di masa pandemi saat ini. Mengingat, hampir seluruh aktivitas beralih menggunakan sistem daring. Bahkan, Pemerintah pun sedang menggalakkan budaya literasi digital. Legislator dapil Banten I itu juga mengajak provider telekomunikasi yang mendapatkan profit selama pandemi Covid-s19 bisa berkontribusi lebih kepada negara dengan ikut membangun maupun memperluas jaringan telekomunikasi di berbagai daerah.
Dalam percepatan transformasi digital, Kominfo menargetkan pembangunan sejumlah infrastruktur telekomunikasi yakni fiber optic dan base transceiver station (BTS). Di tahun 2021, ditargetkan pembangunan 4.200 BTS di desa yang belum memiliki sinyal 4G. Rapat yang membahas program beserta pagu anggaran Kominfo berdasarkan nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021 menyepakati beberapa poin.
Diantaranya, anggaran Ditjen PPI dan BAKTI untuk program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp 11,15 triliun, anggaran Ditjen APTIKA, PPI, IKP dan BLSDM untuk pemanfaatan teknologi dan informasi sebesar Rp 3,62 triliun. Sementara, program pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp 530 miliar, program Komunikasi Publik sebesar Rp 260 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp 1,3 triliun.
