JAKARTA, Pilarnesia.com — Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, terpilihnya kembali Prabowo Subianto sebagai ketua umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tidaklah mengejutkan.
Pasalnya, secara keseluruhan di bawah kepemimpinan Prabowo Gerindra berhasil menjelma menjadi partai yang diperhitungkan bahkan kini menempati raihan suara partai kedua nasional setelah PDIP.
Sehingga sangat wajar jika pengurus (Gerindra) dari tingkat DPD hingga PAC kembali memberikan mandat dan mendaulatnya sebagai Ketua Umum sekaligus ketua dewan Pembina Partai Gerindra untuk periode 2020-2025, ujarnya
“Munculnya pemikiran jika sistem kepemimpinan partai politik dengan diketuai itu lagi-itu lagi tidak menunjukan perilaku demokratis bahkan ada anggapan seperti mempertontonkan sistem otoriter tentunya merupakan hal yang wajar, mengingat partai adalah bagian dari pilar demokrasi,” Ungkap Jajat
Namun yang perlu digaris bawahi adalah tidak ada satupun aturan yang membatasi tentang harus berapa periode jabatan seorang ketua umum seperti halnya jabatan eksekutif, karena meskipun yang terpilih itu lagi, namun melihat pengambilan keputusannya merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat sudah menunjukan jika Parpol menerapkan sistem yang demokratis.
Jajat menilai, kedudukan negara yang tidak membatasi berapa periode seorang ketua umum diperbolehkan untuk menduduki jabatannya sudahlah tepat, karena kedaulatan partai ada ditangan anggotanya sehingga negara tidak bisa membatasinya melalui regulasi.
Untuk itu dalam hal ini maka bisa disimpulkan seluruh kader Gerindra terbukti masih sangat percaya kepada Prabowo untuk tetap menjadi pimpinannya dengan segala pertimbangan yang telah diambil.
“Kaitan dengan akan menghambat regenerasi dalam tubuh partai, saya kira itu juga pastinya sudah menjadi bagian pertimbangan partai politik sebelum mengambil keputusan, namun selama sistem yang dipakai internal partainya mau menerima segala masukan terutama dari para tokoh muda di partainya tentunya regenerasi jabatan ketum parpol bukanlah suatu hal yang mutlak”, tutup Jajat.
