JAKARTA, Pilarnesia.com — Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyoroti kebijakan pemerintah tentang pembangunan ketahanan pangan yang diprioritaskan dalam RAPBN 2021. Ada empat catatan penting Gerindra untuk RAPBN tahun depan.
Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani mengatakan, pemerintah telah menetapkan “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” sebagai tema kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam RAPBN 2021, pemerintah menambahkan fokus pembangunan menjadi tujuh poin, yaitu kesehatan; pendidikan; pembangunan teknologi informasi dan komunikasi; pembangunan infrastruktur; ketahanan pangan; dukungan perlindungan sosial; dan pembangunan pariwisata.
“Fraksi Gerindra berharap fokus kelima soal ketahanan pangan menjadi salah satu implementasi yang berkesinambungan atas arah pembangunan di RPJMN 2020-2024,” kata Muzani saat menyampaikan pandangan umum fraksinya atas RUU APBN 2021 beserta Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (25/8).
Muzani menambahkan, kedaulatan pangan meniscayakan pemenuhan atas kebutuhan sendiri melalui kegiatan pertanian dalam negeri. Termasuk di dalamnya ialah memastikan ketersediaan sarana produksi dan kepastian penjualan hasil panen dengan harga yang layak. “Bagi Faksi Partai Gerindra, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya dan petambak garam adalah pejuang pangan yang sangat wajib dihormati, dihargai, dan dilindungi,” tegas Muzani.
Sementara anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, ada empat catatan penting kepada pemerintah terkait RAPBN 2020. Catatan pertama terkait target pendapatan negara dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 1.776,4 triliun. Angka itu terdiri dari penerimaan sektor perpajakan yang diperkirakan Rp 1.481,9 triliun, plus penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan tumbuh negatif sebesar 0,2 persen menjadi Rp 293,5 triliun, plus hibah sebesar Rp 0,9 triliun.
“Fraksi Partai Gerindra memandang target penerimaan megara itu masih sangat moderat seperti tahun sebelumnya, padahal di tengah gencarnya pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatif maka pendapatan bisa dipacu secara optimal agar tidak selalu tergantung pada pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dan utang,” ucap Heri.
Kedua ialah catatan soal target belanja negara dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 2.747,5 triliun. Fraksi Gerindra secara tegas meminta pemerintah terus meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana dirancang berdasarkan prinsip money follows program. Dengan begitu, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas belanja di tingkat pusat yang direncanakan Rp 1.951,3 triliun, maupun transfer ke daerah dan Dana Desa yang akan dialokasikan sebesar Rp 796,3 triliun. “Target belanja negara sebesar itu harus dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan pemerintah,” tegas politikus yang akrab disapa dengan panggilan Hergun itu.
Catatan ketiga mengenai alokasi anggaran belanja transfer ke daerah dan Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp 796,2 triliun. Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah memberikan penekanan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah. Gerindra mengharapkan implementasi Dana Desa dalam RAPBN 2021 yang dianggarkan sebesar Rp 72 triliun dapat difungsikan untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Catatan terakhir Gerindra adalah kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatif untuk menutup defisit APBN 2021 yang dilakukan dengan pembiayaan utang sebesar Rp 1.142,5 triliun. “Fraksi Gerindra secara tegas meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola SBN (surat berharga negara, red) dan kepemilikan asing dalam SBN, karena sangat rentan dengan gejolak pasar,” sebut Hergun.
