Senin, 25 Januari 2021
  • Login
PILARNESIA.COM
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Kolom Opini
PILARNESIA.COM
  • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusabali
    • Papua
    • Sulawesi
    • Sumatera
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Hukum
  • Politik
  • Internasional
  • Nasional
  • Olahraga
  • Parlemen
  • Travel
PILARNESIA.COM
  • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusabali
    • Papua
    • Sulawesi
    • Sumatera
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Hukum
  • Politik
  • Internasional
  • Nasional
  • Olahraga
  • Parlemen
  • Travel
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
PILARNESIA.COM
PILARNESIA.com Parlemen

Komisi VII DPR Pertanyakan Keberlanjutan Ketersediaan Suplai Batu Bara

Redaksi oleh Redaksi
26 Agu 2020 - 10:01
Pada Rubrik Parlemen
Reading Time: 2Menit Durasi Baca
0 0
Komisi VII DPR Pertanyakan Keberlanjutan Ketersediaan Suplai Batu Bara
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke WhatsAppQR Code

JAKARTA, Pilarnesia.com — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mempertanyakan keberlanjutan ketersediaan suplai batu bara hingga 30-40 tahun yang akan datang. Hal tersebut diungkapkan Ramson dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Direktur Utama PT PLN (persero) Zulkifli Zaini di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa kemarin (25/8/2020).

 

BACAJUGA

Terkait RS Rujukan COVID-19 Mulai Penuh, Sufmi Dasco Minta Menkes Rumuskan Contingency Plan

Cegah Polemik, Sufmi Dasco Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi Perpres Ekstremisme

21 Januari 2021
Terkait RS Rujukan COVID-19 Mulai Penuh, Sufmi Dasco Minta Menkes Rumuskan Contingency Plan

Terkait RS Rujukan COVID-19 Mulai Penuh, Sufmi Dasco Minta Menkes Rumuskan Contingency Plan

21 Januari 2021

Setuju Nama Dewas LPI, DPR Segera Surati Presiden Jokowi

20 Januari 2021

Komisi III DPR Setujui Listyo Sigit Menjadi Kapolri Baru

20 Januari 2021

“Kalau tadi disampaikan proyek pembangkit listrik 35000 MW dengan 7000 MW akan selesai di tahun 2023. Kalau itu sudah selesai, nanti kebutuhan energi premier batubara berapa juta metrik ton per tahunnya. Karena dari pemaparan Pak Dirut bahwa kalau sudah selesai yang dibangun 35000 MW dan 7000 MW tersebut, baru akan berproduksi sekitar 30-40 tahun yang akan datang. Berarti dibutuhkan keterjaminan suplai batu bara sampai 30-40 tahun mendatang. Apa yang akan dilakukan PLN,” tanya Ramson.

 

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya setuju jika PT PLN (persero) masuk ke sektor hulu energi primer batu bara untuk keamanan energi, karena memang porsinya masih banyak. Sehingga jika kelak kebutuhan batu bara sekitar 150 juta metrik ton, maka tidak akan masalah. Namun jika kemudian semua itu diekspor, maka akan sangat membahayakan kelanjutan ketersediaan listrik di Indonesia. Kecuali PT PLN (persero) merombak pembangkit listrik ini dengan energi baru terbarukan (EBT) dalam waktu cepat.

 

“Tapi saya lihat kemampuan untuk itu tidak ada. Negeri ini untuk membangun PLTA saja modalnya kurang pinjam sana, pinjam sini, anak perusahaan kerja sama dengan IPP (Independent power producer) atau unit pembangkit swasta. Kita harus realistis juga,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra.

 

Ditambahkannya, soal keberlanjutan ketersediaan energi listrik untuk masyarakat di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) kita memang banyak potensinya, tapi PT PLN (persero) atau pemerintah belum mampu mengeksplorasinya, karena itu terpencar-pencar. Sekarang saja, Tahun 2020 ini Indonesia akan defisit Rp 1.050 triliun, sehingga membutuhkan Rp 1.400 triliun lagi, belum lagi utang negara ke pihak PT PLN (persero) sebesar Rp 45 triliun.

 

“Maksud saya ini harus dilihat kedepan, jangan akhirnya PLN dijual kalau tidak sanggup. Sekarang Pertamina di-subholding-kan saya masih setuju. Tapi kalau yang dijual itu maksudnya di IPO, hulu dan logistiknya saya tolak seratus persen. Karena kalau untuk kepentingan rakyat dari IPO tidak bisa lagi disubsidi. Oleh karena itu tadi saya katakan, diperlukan data itu untuk memikirkan kepentingan ketersediaan energi listrik dalam jangka waktu seperti yang disampaikan 30-40 tahun yang akan datang,”paparnya.

 

Di akhir rapat, dalam salah satu kesimpulannya, Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN (persero) untuk menyampaikan data pembangunan program 35000 MW dan 7000 MW dan pembangkit listrik yang masih tertunda secara terperinci, termasuk analisa supply dan demand, lokasi, progres pemasaran dan rencana penyelesaiannya dalam pemenuhan kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia untuk didalami pada panitia kerja (Panja) listrik Komisi VII DPR RI.

Tags: DPR RIGerindraKomisi VII DPR RIPLNRamson Siagian
Berita Sebelumnya

Pimpinan DPR Sufmi Dasco harap Pemerintah Tak Hiraukan Kritik Media Asing

Berita Selanjutnya

Mulan Jameela Cecar Bos PLN Terkait Utang Perusahaan Sebesar Rp 694 T

Related Posts

Terkait RS Rujukan COVID-19 Mulai Penuh, Sufmi Dasco Minta Menkes Rumuskan Contingency Plan
Parlemen

Cegah Polemik, Sufmi Dasco Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi Perpres Ekstremisme

oleh Redaksi
21 Jan 2021 - 16:57
0

JAKARTA, Pilarnesia.com -- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi soal terbitnya Perpres Ekstremisme. Ia meminta pemerintah agar melakukan...

Baca Selengkapnya
Terkait RS Rujukan COVID-19 Mulai Penuh, Sufmi Dasco Minta Menkes Rumuskan Contingency Plan

Terkait RS Rujukan COVID-19 Mulai Penuh, Sufmi Dasco Minta Menkes Rumuskan Contingency Plan

21 Jan 2021 - 16:53
Setuju Nama Dewas LPI, DPR Segera Surati Presiden Jokowi

Setuju Nama Dewas LPI, DPR Segera Surati Presiden Jokowi

20 Jan 2021 - 21:14
Pimpin Fit and Proper Test Kapolri, Herman Herry Tegaskan Komisi III Jalankan Tugas Konstitusional

Komisi III DPR Setujui Listyo Sigit Menjadi Kapolri Baru

20 Jan 2021 - 20:50
Antar Komjen Listyo Sigit Prabowo ke DPR, Kapolri Idham Azis: Ini Merupakan Tradisi Baru

Antar Komjen Listyo Sigit Prabowo ke DPR, Kapolri Idham Azis: Ini Merupakan Tradisi Baru

20 Jan 2021 - 12:40
Berita Selanjutnya
Mulan Jameela Cecar Bos PLN Terkait Utang Perusahaan Sebesar Rp 694 T

Mulan Jameela Cecar Bos PLN Terkait Utang Perusahaan Sebesar Rp 694 T

Lihat Komentar

POP PILAR

  • Terbitkan Permen KP 12/2020, Edhy Prabowo: Ekspor Benih Lobster Banyak Untungkan Negara

    Terbitkan Permen KP 12/2020, Edhy Prabowo: Ekspor Benih Lobster Banyak Untungkan Negara

    136 shares
    Share 136 Tweet 0
  • Presiden Jokowi Tunjuk Prabowo Garap Lumbung Pangan, Sufmi Dasco: Bentuk Pertahanan Negara di Bidang Pangan

    993 shares
    Share 993 Tweet 0
  • Perkuat Food Estate, Presiden Jokowi Tunjuk Menhan Prabowo Subianto Sebagai Penanggung Jawab

    238 shares
    Share 238 Tweet 0
  • Sufmi Dasco: Gerindra Usulkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Tangsel

    537 shares
    Share 537 Tweet 0
  • Papua Yang Terabaikan: Saya Pribadi Ucapkan Terima Kasih Untuk Prabowo Subianto

    331 shares
    Share 331 Tweet 0
  • Bantah Menjadi Pengusul, Sufmi Dasco: Gerindra Berencana Batalkan RUU HIP

    15 shares
    Share 15 Tweet 0
  • Menhan Prabowo Beri Nama ‘Maung’ Untuk Rantis 4×4 Teranyar Produk PT Pindad

    395 shares
    Share 395 Tweet 0
PILARNESIA.COM

© 2020 PILARNESIA.COM

Navigate Site

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

Follow Us

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusabali
    • Papua
    • Sulawesi
    • Sumatera
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Hukum
  • Politik
  • Internasional
  • Nasional
  • Olahraga
  • Parlemen
  • Travel

© 2020 PILARNESIA.COM

Selamat Datang Kembali

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Lupa Kata Sandi?

Buat Akun Baru

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In