JAKARTA, Pilarnesia.com — Menyambut Peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus ke-75, Pemerintah Republik Indonesia, menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Sekjen Partai Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani.
Pemberian penghargaan Bintang Jasa Utama kepada politisi Partai Gerindra ini disematkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, hari ini Kamis (13/8/20) di Istana Negara, Jakarta.
BACAJUGA
Selain Ahmad Muzani, dari jajaran Wakil Ketua MPR Periode 2018-2019, Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan dan Mahyudin dari Partai Golkar.
“Pemberian Bintang Jasa Utama kepada para Wakil Ketua MPR ini disebut atas jasa-jasa, pengabdiannya kepada bangsa dan negara dalam memimpin lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat para periode lalu,” ujar Ahmad Muzani.
Ahmad Muzani kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, mengatakan “Mudah-mudahan kami termasuk orang yang pantas menerima penghargaan dari negara ini,” katanya di gedung Komplek DPR/MPR RI Senayan Jakarta.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menyampaikan terima kasih atas anugerah bintang jasa ini. “Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas nama Pemerintah dan Negara, yang telah memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama ini,” ucapnya.
Ahmad Muzani sejak pandemi Covid aktif menyerukan bahaya wabah Corona Covid-19.
Ketika wabah masih ramai di Wuhan Tiongkok, pada Februari 2020 lalu beliau sudah meminta pemerintah menghentikan penerbangan dari dan ke Wuhan serta beberapa kota di Cina ke Indonesia.
Demikian pula, ketika wabah sudah mulai merusak sendi-sendi kehidupan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini terus menyampaikan pentingnya program jaring pengaman sosial (social savety net) terutama bagi usaha kecil dan menengah UMKM dalam bentuk bantuan tunai langsung agar menggerakan ekonomi masyarakat bawah.
Di sektor pendidikan, tercatat Ahmad Muzani gencar menyampaikan pentingnya perlindungan model pendidikan Pesantren yang tersebar luas di seantero negeri dan paling terdampak akibat pembatasan sosial (social distancing).
“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi para pelajar, mahasiswa dan para santri. Ini karena pembelajaran online mengancam pembangunan sumber daya manusia kita,” katanya.
Pernyataan inilah yang kemudian mendapat respon cepat dari pemerintah. Tak berselang lama, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyebut akan mengalokasikan bantuan Rp 2,6 triliun kepada pondok pesantren dan pendidikan berasrama agar tidak menjadi cluster baru penularan Covid-19.
