JAKARTA, Pilarnesia.com — Permintaan Partai Gerinda terkait subsidi kuota internet bagi para pelajar dan rapid test bagi para santri pondok pesantren mendapat tanggapan positif dari Presiden Joko Widodo. Kepala Negara disebut telah merumuskan pemberian kuota internet kepada pendidik dan pelajar guna mendukung kegiatan belajar mengajar di rumah. Selain itu, subsidi rapid test bagi para santri telah disiapkan sebesar Rp2,6 triliun.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika bersama pimpinan MPR menemui Jokowi di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Rabu (08/07).
Alhamdulillah hari ini disela agenda pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor bisa menyampaikan…
Dikirim oleh Ahmad Muzani pada Rabu, 08 Juli 2020
Muzani menyampaikan pendapat mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, upaya pembangunan SDM tetap harus dilakukan secara maksimal, termasuk selama masa pandemi Covid-19.
”Kegiatan belajar mengajar kini tidak ada lagi dilakukan secara langsung, tetapi lewat metode daring atau online. Metode tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan bangsa dan berujung pada rendahnya kualitas SDM,” katanya.
Selain itu, lanjut Muzani, metode pendidikan online atau video conference diketahui menimbulkan beragam masalah. Banyak pendidik dan pelajar yang tidak dapat mengakses internet, sehingga pendidikan jarak jauh ini tidak bisa dilakukan secara efektif.
“Di sisi lain, ternyata pendidikan jarak jauh ini juga menimbulkan problem mutu, karena ketidakcukupan antara pengajar dengan murid yang menyebabkan cara pendidikan tidak bisa dikontrol, baik karakter ataupun kualitas lainnya, akan tetapi hal ini tetap berlangsung,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR itu juga menilai biaya internet menambah beban masyarakat saat ini. “Ini kami sampaikan kepada Presiden. Presiden mengakui masalah tersebut dan sedang mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini,” imbuhnya.
Muzani menyebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk rapid test para santri di seluruh pelosok Nusantara. Subsidi tersebut nantinya diberikan kepada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kategori pondok pesantren, berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta.
Subsidi tersebut diberikan mengingat besarnya biaya rapid test yang kini dibebankan kepada para santri, yakni berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 per orang.
“Soal subsidi ini tentu saja merupakan kabar bagus bagi perjuangan kami di parlemen,” tambahnya.
Tak hanya itu, Muzani juga mengungkapkan jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kemen PUPR) akan membangun sejumlah sarana, sehingga protokol kesehatan dapat diterapkan di lingkungan Pondok pesantren.
“Intinya kami tetap konsisten memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” pungkas Muzani.
