JAKARTA, Pilarnesia.com — Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi kuota internet kepada pelajar, santri, dan mahasiswa. Subsidi itu untuk memperlancar proses belajar daring atau online karena virus Corona (COVID-19).
“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” tegas Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani dalam rilisnya kepada Redaksi Pilarnesia.com Selasa (30/6)
BACAJUGA
Sebab diketahui, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, seluruh siswa harus belajar di rumah hingga awal tahun 2021 mendatang.
Menurut Muzani, proses belajar mengajar online memiliki beberapa hambatan. Hambatan itu mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.
“Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.
Selain soal kuota internet, Ahmad Muzani ingin ada pengembangan ponsel nasional. Keberadaan ponsel nasional menjadi salah satu upaya untuk meratakan akses informasi di seluruh Indonesia.
“Ini masalah, pemerintah harus memikirkan HP (ponsel) produksi Indonesia. Ini momentum gimana BUMN bergerak di bidang telekomunikasi untuk konvergensi HP buatan indonesia.”Alangkah bagusnya ini menjadi dorongan pemerintah melakukan riset. Saya kira gangguan sistem pembelajaran jarak jauh ini agak kopleks mulai dari infrastruktur dan faktor pendukung lain,” ucap Muzani.
Selain itu, Ahmad Muzani juga meminta agar diselenggarakan rapid test di pondok pesantren. Sistem pondok yang mengharuskan santri tingal menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan Corona.
“Dipikirkan bagaimana rapid tes kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid tes gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah,” jelas Ahmad Muzani.
“Supaya kualitas SDM terjaga seperti yang diharapkan pemerintah, sektor pendidikan dibuka terakhir karena paling rentan,” tutupnya
