JAKARTA, Pilarnesia.com — Indonesia meminta seluruh negara terutama negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel.
Rencana pencaplokan resmi itu dijadwalkan berlangsung pada 1 Juli mendatang.
BACAJUGA
“Pilihan ada di tangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional, atau menutup mata dan berpihak di sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional?” tanya Retno kepada menlu negara anggota DK PBB dalam rapat darurat virtual pada Rabu (24/6).
Rapat yang khusus membahas rencana aneksasi Israel itu diprakarsai Indonesia, Tunisia, dan Afrika Selatan yang sama-sama menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
Dalam rapat itu, Retno menegaskan sudah terlalu lama rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM dan situasi kemanusiaan yang buruk.
Menurutnya, aneksasi Israel semakin mengancam masa depan bangsa Palestina, bahkan perdamaian di Timur Tengah.
Selain itu, Retno menuturkan membiarkan aneksasi Israel terjadi sama saja memperbolehkan tindakan pencaplokan wilayah oleh suatu negara yang selama ini merupakan bentuk pelanggaran internasional.
“Memperbolehkan aneksasi artinya membuat preseden dimana penguasaan wilayah dengan cara aneksasi adalah perbuatan legal dalam hukum internasional. Seluruh pihak harus menolak secara tegas di seluruh forum internasional baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata bahwa aneksasi adalah illegal,” ujar Retno melalui rilis Kementerian Luar Negeri RI.
Retno menuturkan rencana aneksasi Israel merupakan ujian kredibilitas dan legitimasi DK PBB di mata dunia internasional. Menurutnya, penting bagi badan PBB ini untuk cepat ambil langkah yang sejalan dengan Piagam PBB.
Retno menegaskan siapa pun yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawaban di hadapan DK PBB.
“Tidak boleh ada standar ganda,” kata Retno.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berjanji akan mencaplok wilayah Tepi Barat yang sudah berdiri permukiman Yahudi di Yerikho dan Lembah Yordania. Gagasan tersebut sudah diutarakan sejak kampanye pemilu Israel putaran ketiga.
Netanyahu berencana memaparkan rencana pencaplokan Yerikho dan Lembah Yordania pada 1 Juli mendatang.
Israel telah menduduki wilayah Tepi Barat secara ilegal setelah memenangkan Perang Enam Hari pada 1967. Sejak itu Israel telah membangun puluhan ribu permukiman yang menampung lebih dari 400.000 warga Israel dalam beberapa dekade terakhir.
Selama ini komunitas internasional menganggap pendudukan Israel di Tepi Barat merupakan langkah ilegal.
