JAKARTA, PILARNESIA.com — Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka menangani pandemi Covid-19 melalui seri khusus Pandemic Bonds tidak akan dilakukan.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Dokumen penerbitan SBN seri khusus tersebut tidak akan dilakukan. Sebagai gantinya, pembiayaan seri khusus itu akan menjadi bagian dari penerbitan SBN secara keseluruhan baik melalui lelang, obligasi ritel, maupun private placement, untuk pasar dalam negeri dan luar negari.
BACAJUGA
“Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan dilaksanakan dalam suatu skema khusus yang terpisah, saat ini dalam koordinasi intensif dengan BI [Bank Indonesia],” tulis dokumen paparan Menkeu dalam Raker Virtual Kemenkeu dengan BI, OJK, dan LPS, Rabu kemarin (6/5/2020).
Menurut Menkeu, dalam dokumen paparan itu, menyebutkan penurunan GWM (giro wajib minimum) dan kenaikan rasio PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) oleh BI akan menambah likuiditas di pasar keuangan untuk kemudian ditempatkan oleh perbankan pada investasi di pasar perdana SBN.
BI sebelumnya sudah menurunkan GWM Rupiah masing-masing sebesar 200 bps (basis poin) untuk Bank Umum Konvensional dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020. BI juga menaikkan rasio PLM sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan sebesar 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah.
Menkeu menjelaskan, sisa penerbitan SBN Rp 856,8 triliun yang merupakan pembiayaan defisit anggaran APBN 2020 ini akan dipenuhi melalui beberapa skema yakni lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, penerbitan obligasi negara lewat private placement, dan penerbitan SBN valas.
Untuk periode kuartal II-2020, rata-rata belang SBN baik SUN (surat utang negara) maupun SBSN (surat berharga syariah negara) per 2 minggu berkisar antara Rp 35-Rp 45 triliun.
Sebelumnya, pemerintah memang mengagendakan penerbitan surat utang Pandemic Bonds atau Recovery Bond yang akan dipakai untuk menahan tekanan akibat pandemi virus corona yang mulai berimbas ke perekonomian nasional.
Dalam konferensi pers virtual, Selasa (7/4/2020), Sri Mulyani saat itu mengungkapkan surat utang ini akan dirilis tahun ini, tapi pihaknya berharap tidak terjadi lagi wabah covid-19 jilid 2.
“Artinya kita hanya sekarang ini menyiapkan ini [Pandemic Bond] hanya dilakukan di tahun 2020, dan aktivitasnya tergantung berapa lama restructuring dan dari sisi pembiayaan seperti apa. Yang below the line [pembiayaan anggaran] tidak hanya dengan issuance [SBN] dalam bentuk lelang,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menegaskan Pandemic Bond “dimasukkan di dalam salah satu instrumen yang letaknya adalah below the line, bukan defisit APBN di mana penerimaan negara dikurangi belanja yang lebih besar, tapi resources yang dicadangkan negara,” kata Menkeu.
Sebelum penerbitan Pandemic Bond ini, Sri Mulyani juga menegaskan Indonesia berhasil menerbitkan surat utang dengan denominasi dolar saat pandemi covid-19. Ada 3 jenis surat utang yang diterbitkan dengan tenor terpanjang mencapai 50 tahun. Adapun nilainya mencapai US$ 4,3 miliar atau Rp 68,6 triliun (kurs Rp 16.000).
“Ini adalah penerbitan terbesar dalam US bond dalam sejarah RI. Dan Indonesia juga jadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemic covid-19 terjadi,” katanya.
