JAKARTA, PILARNESIA.com —
Hanafi Rais, putra pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mundur dari DPR periode 2019-2020.
BACAJUGA
Berdasarkan surat pengunduran diri yang ditandatangani Hanafi Rais, ia mundur sejak 5 Mei 2020.
“Bersama surat ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPP PAN 2020-2025, dari Ketua Fraksi PAN DPR, dan dari anggota DPR Fraksi PAN 2019-2024,” tulis Hanafi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5).
Hanafi tak menjelaskan secara rinci alasan pengunduran dirinya dari kepengurusan PAN dan DPR.
Namun Hanafi menyiratkan bahwa dia kecewa dengan pengurus PAN saat ini yang dianggap melakukan kompromi pada kekuasaan.
Hanafi mengatakan, pasca kongres PAN pada Februari silam, dia memiliki harapan dan berikhtiar agar PAN bisa menegakkan prinsip keadilan untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan sesama kader.
“Kita semua tahu bahwa PAN telah melewati proses kongres yang sarat dengan kekerasan dan mencoreng wajah partai sendiri. Kita hendaknya sudah dan terus mentaubati apa yang terjadi,” kata mantan Wakil Ketua Umum PAN itu.
Hanafi menilai PAN melewatkan momentum untuk memperbaiki diri lebih bijaksana dalam berorganisasi dan bersikap.
“Kecenderungan melakukan konformitas terhadap kekuasaan, sekalipun didahului dengan kritik-kritik, bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN jadi antitesis pemegang kekuasaan,” kata Hanafi.
Amien Rais sendiri mendukung keputusan putranya untuk mundur dari kepengurusan PAN dari DPR.
Melalui akun Twitternya, mantan Ketua MPR yang juga pendiri PAN itu menyebut pengunduran diri adalah keputusan terbaik Hanafi Rais.
“Ketikah berbenah dan memperbaiki diri kehilangan momentum, maka dengan segala pertimbangan, keputusan harus dilakukan. Bismillah,” kata Amien Rais.
Seperti diketahui, PAN menggelar kongres pada Februari 2020 lalu. Dalam Kongres itu, Zulkifli Hasan kembali terpilih sebagai Ketua Umum untuk masa jabatan 2020-2025.
Kongres sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah pendukung kubu Amien Rais memprotes jalannya kongres yang dinilai tak adil dan melanggar AD/ART partai.
