Jakarta, PILARNESIA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) terhadap rencana pembangunan ibu kota baru. Sebab, pemindahan ini bukan hanya menciptakan kawasan baru, namun peradaban dengan budaya baru.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus HIPMI periode 2019-2022 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta pada Rabu (15/1).
BACAJUGA
“Saya berharap dukungan penuh keluarga besar HIPMI dalam rangka sebuah perpindahan ke peradaban yang lebih baik,” ujar Jokowi.
Menurut kepala negara, pengusaha perlu mendukung rencana ini karena pembangunan ibu kota baru turut menciptakan pola kerja, kultur budaya, hingga sistem baru. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya memindahkan gedung pemerintahan saja dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Orang berpikir hanya memindahkan lokasi, gedung, bukan itu, kami ingin ada pemindahan kultur kerja, kami bangun transportasinya,” katanya.
Selain itu, ibu kota baru akan dibangun dengan menggunakan teknologi dan inovasi. Khususnya untuk bidang transportasi.
“Saya juga memiliki mimpi besar agar ibu kota negara ini menjadi yang pertama dengan transportasi masal dan pribadi yang memakai electrical car dan autonomous, sehingga semua murah,” jelasnya.
Sebelumnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah menetapkan lokasi bagi kawasan ibu kota negara yang baru. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.
Jokowi ingin ibu kota negara pindah ke dua lokasi itu karena lahannya sudah dikuasai oleh negara, meski masih berstatus Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sebagian besar dipegang oleh taipan, Sukanto Tanoto. Selain itu, menurutnya, dua lokasi ini memenuhi beberapa kriteria, seperti berada di tengah Indonesia sehingga target pemerataan ekonomi bisa tercapai.
Kemudian, lokasi tersebut juga paling minim risiko terkena bencana alam dan bisa mengurangi beban DKI Jakarta yang sudah terlanjur didera banyak masalah, seperti macet, banjir, dan pemukiman kumuh. Berdasarkan target, pemerintah akan segera menyampaikan undang-undang pembentukan ibu kota baru ke DPR.
Bila sudah direstui, pemerintah akan memulai masa konstruksi pada akhir 2020. Sementara perpindahan penduduk diharapkan bisa mulai dilakukan paling cepat pada 2023 atau setidaknya pada 2024. (adw)
